RAKYAT DAERAH – Perjalanan Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya, akhirnya terhenti. Itupun setelah tewas ditembak Operasi militer rahasia oleh Komando Operasi TNI Habema (Koops Habema) dalam penyergapan di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Selasa (5/8) pukul 16.30 WIT.
Diketahui, Mayer orang paling dicari atau sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2014 silam. Bukan tanpa alasan, pencarian karena adanya sejumlah kekerasan bersenjata seperti penyerangan Mapolsek Pirime (2012), pembunuhan anggota Polri di Tolikara (2012), hingga penghadangan patroli Polri di Lanny Jaya (2014).
Saat hendak ditangkap, Mayer bersama seorang pria yang diduga adiknya, Dani Wenda, melakukan perlawanan bersenjata. TNI merespons dengan tembakan terukur dan melumpuhkan keduanya di lokasi kejadian.
Kedua jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Wamena untuk identifikasi & proses lebih lanjut.
Adapun, barang bukti yang berhasil disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) diantaranya 1 pucuk revolver dan 24 butir peluru, 2 KTP atas nama Dani Wenda & Pemina Wenda, 2 ponsel merek Vivo dan Oppo, uang tunai Rp 65.000, serta tas noken khas Papua
Sementara itu, Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa operasi dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
“Tindakan tegas dan terukur diterapkan hanya jika terjadi perlawanan atau ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan aparat keamanan,” kata Mayjen Kristomei Sianturi sembari menjelaskan, operasi ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas jelang perayaan HUT ke‑80 RI, sekaligus memastikan Papua tetap aman dan damai di bawah NKRI.
Rekam Jejak Aksi Kejahatan Mayer Wenda
– Sept 2012: Pembunuhan aparat Polres Tolikara & rampas senjata
– Nov 2012: Pembakaran Mapolsek Pirime & pembunuhan anggota polisi
– Juli 2014: Mengadang patroli Polri & melakukan penganiayaan berat di Lanny Jaya
Semua kejahatan tersebut melatarbelakangi status Mayer sebagai buron utama sejak 2014.
Operasi ini menegaskan komitmen TNI untuk menindak kelompok bersenjata secara profesional dan terukur. Pendekatan hukum tetap menjadi prioritas, namun respon keras akan diberikan bila keselamatan publik dan negara terancam. [011]
