RAKYAT DAERAH – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menargetkan peningkatan status Rumah Sakit Bergerak yang berlokasi di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Gubernur Helmi Hasan melalui Wakil Gubernur Mian menyampaikan rencana untuk mengusulkan peningkatan status fasilitas kesehatan tersebut menjadi Rumah Sakit Pratama atau menjadi type D.
“Kita upayakan untuk merevitalisasi Rumah Sakit Bergerak Enggano menjadi Rumah Sakit Pratama atau Rumah Sakit Tipe D. Nantinya, usulan tetap harus diajukan oleh kabupaten dan didorong oleh Gubernur. Namun, perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas,” kata Mian saat meninjau langsung kondisi Rumah Sakit Bergerak Enggano pada Rabu (9/7).
Lanjut Mian menjelaskan, guna mendukung rencana peningkatan status tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menjalin koordinasi dan perhatian bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
“Kita sudah melihat langsung kondisinya. Ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten dengan dukungan provinsi, agar rumah sakit bergerak bisa ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Pratama, seperti di Ketahun, Ipuh, dan Mukomuko. Namun, harus dipastikan terlebih dahulu ketersediaan lahannya,” sampai Mantan Bupati Bengkulu Utara dua periode itu.
Lebih jauh, Mian meminta agar Camat di Pulau Enggano segera samakan presepsi dengan pihak terkait di Kabupaten Bengkulu Utara agar bangunan Rumah Sakit Bergerak yang ada saat ini tidak dibongkar.
“Pak Camat tolong dicek kembali. Nantinya tim dari kabupaten akan datang, dan bangunan rumah sakit bergerak tetap dipertahankan. Kita bangun di sampingnya, dan setelah Rumah Sakit Pratama berdiri, baru dilakukan penghapusan aset lama. Sepulang dari sini, kita akan panggil Pak Bupati untuk membahas persoalan ini lebih lanjut,” pungkas Mian.
Sementara itu, Perawat Umum Rumah Sakit Bergerak Enggano, Kumala Sari menambahkan, usulan peningkatan status menjadi Rumah Sakit Pratama sebenarnya sudah pernah disampaikan sejak kunjungan tim dari Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami sudah mengusulkan sejak zaman kunjungan tim Pak Jokowi ke sini, tapi sampai sekarang belum ada progres sama sekali,” ungkap Kumala.
Di sisi lain, Camat Enggano, Susanto, juga menyampaikan keluhan terkait belum adanya kerja sama antara Rumah Sakit Bergerak Enggano dengan BPJS Kesehatan.
“RS ini sudah ada di Enggano, tetapi kendalanya belum ada kerja sama dengan BPJS. Kalau dibiarkan, biaya pelayanan di sini bisa mencapai satu juta rupiah per malam. Ini bukannya tambah sehat, malah tambah sakit,” keluhnya. [011]
