RAKYAT DAERAH – Pemotongan Transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat secara ugal-ugalan berdampak buruk pada putaran ekonomi di daerah. Perlambatan putaran uang tercermin pada sepinya pasar, minimnya kesempatan kerja non formal apalagi formal,. Tukang bangunan,, kuli, ojol dan pedagang seolah serentak menjerit dalam nada yang sama berupa keluh kesah. Jauh dari ceramah Purbaya yang menjual mimpi kaya sama-sama, di daerah jerit rakyat makin lirih dan memilukan.
“Dagang kini sepi, jangankan untung, balik modal sudah syukur ujar Nani pedang cabe di pojok pasar Panorama”. Hal senada diutarakan Parno kuli bangunan yang mengaku sudah tiga bulan tak dapat borongan.
Diketahui pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu digendong oleh tiga faktor yakni :
Belanja Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Tiga Faktor tersebut secara kompak mengalami perlambatan usai pemerintah pusat memotong dana alokasi bagi pemerintah daerah.
Minimnya pembangunan infrastruktur menyebabkan pekerja konstruksi dari mulai kontraktor, pelaksana proyek, konsultan, tukang, kuli dan pedagang nasi, kompak tersedak dalam keluh.
Konsumsi rumah tangga di provinsi Bengkulu, tak kuasa melambat, sebab selama ini konsumsi rumah tangga paling dominan ditopang oleh ASN, P3K dan Honorer yang bisa belanja sedikit ‘royal’. Saat TPP mereka dipotong dan gaji mulai tersendat, maka saat itu juga langkah kaki menuju ke pasar terhenti. Artinya tukang sembako di panorama, pagar dewa, pasar minggu dan lain-lain pasar ikut meratap.
Langkah Pemerintah Daerah
Pemerintah provinsi Bengkulu dan Kabupaten harus mengambil langkah cepat, tepat dan cerdas untuk mengatasi problem kemunduran ekonomi rakyat, bila tidak maka pemerintah akan menghadapi konsekuensi politis bahkan tekanan demonstrasi masyarakat yang ekonominya kian tercekik,
Terhambatnya pembangunan sektor strategis, Penurunan kualitas pelayanan publik dan dampak terhadap kesejahteraan pegawai dan rakyat yang meluas,harus disikapi sesegera mungkin. karena kondisi ini sejatinya sangat menyeramkan.
Aktivis sarankan Kepala daerah Pinjam Uang Ke Kemenkeu tanpa takut rusaknya citra politik.
Penggiat Media sosial, Peri Sapran menyarankan, Pemda melakukan optimasi pendapatan daerah melalui pajak hotel, restoran dan mall tapi jangan menaikan pajak rumah dan bangunan rakyat. optimalisasi aset daerah atau investasi yang menguntungkan, dapat menjadi opsi strategis disaat ruang fiskal pemda makin menyempit. Bila langkah tersebut dirasa tidak mampu mengatasi problem keuangan daerah, maka pilihan meminjam pada kementerian keuangan menjadi langka logis saat ini, dengan syarat pemerintah mengenyampingkan ibas politis akibat protes masyarakat. Saya pikir hari ini lupakan dulu memoles citra politik demi menyelamatkan keberlangsungan ekonomi rakyat dan pembangunan daerah. Gubernur dan Bupati harus berani mengambil langkah tak populis, demi tujuan yang lebih luas dan besar.
“Ambil langkah berani, hutang ke kementerian, mumpung ada ruang dari menkeu Purbaya. Kita harap Kepala daerah berhenti berpikir tentang resiko politis, dan citra politik, sebab kondisi perlambatan ekonomi masyarakat bawah sudah pada tingkat extrim,” pungkas Peri.[***]
