RAKYAT DAERAH – Situasi tak terkendali di Nepal. Demonstrasi besar-besaran meluapkan amarahnya kepada para pejabat. Diantaranya, Menteri Luar Negeri Nepal Arzu Deuba dihajar massa hingga Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel.
Beberapa video penganiayaan Paudel beredar di media sosial dan menunjukkan Paudel ditelanjangi lalu digotong massa di jalanan.
Tayangan visual menunjukkan situasi seperti perang di ibu kota Kathmandu, di mana sekelompok kecil pemuda dan pemudi menduduki ruang publik dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan polisi.
New York Times melaporkan bahwa demonstrasi yang dimulai sejak Senin, telah memakan 22 korban jiwa dan lebih dari 300 orang terluka. Salah satu korban tewas adalah Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan perdana menteri (PM) Jhalanath Khanal, usai terjebak di rumahnya yang dibakar demonstran.
Menurut keluarganya, Chitrakar sempat dilarikan ke Rumah Sakit Luka Bakar Kirtipur, Kathmandu tetapi meninggal dunia pada Selasa saat dirawat.
Bloomberg News sebelumnya mengabarkan tentara Nepal mengerahkan pasukan di jalan-jalan Kathmandu pada Selasa malam untuk meredam kerusuhan. Hal ini dilakukan beberapa jam setelah PM KP Sharma Oli mengundurkan diri, saat para pengunjuk rasa menyerbu kantornya dan membakar kediaman pribadinya serta gedung-gedung pemerintahan lainnya.
“Tentara Nepal berkomitmen untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara, perbatasan dan rakyatnya, serta persatuan nasional,” kata mereka dalam unggahan di X pada Selasa.
Protes berdarah ini dipicu oleh korupsi yang merajalela, pengangguran, dan ketimpangan yang kian parah. Lebih dari 20 persen dari 30 juta penduduk Nepal hidup dalam kemiskinan, menurut Bank Dunia, sementara angka resmi terbaru memperkirakan tingkat pengangguran kaum muda mencapai 22 persen.
Istilah “nepo kids” menjadi viral di berbagai unggahan media sosial digunakan untuk menggambarkan secara sinis tren anak-anak elite yang memamerkan kekayaan mereka di medsos.
Demo meletus setelah pemerintah Nepal pekan lalu melarang beberapa platform media sosial yang gagal mendaftar ke pemerintah, termasuk Facebook, X, dan YouTube. Pemerintah mengklaim regulasi baru ini akan mencegah berita palsu, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. [011]
