RAKYAT DAERAH – Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih pada Rabu (30/7). Kegiatan rakor tersebut menandai keseriusan pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Seluruh wilayah di Provinsi mengalami pasang surut kenaikan angka prevalensi stuntin
Data SSGI 2024 menunjukkan provinsi Bengkulu mengalami penurunan angka stunting dari 20,2 menjadi 18,8 dengan prevalensi penurunan sebesar 1,4%. Kota Bengkulu dengan angka penurunan terbaik di 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar 9,4% yakni dari 6,7%(SKI 2023) menjadi 16,1% (SSGI 2024). Perubahan grafik tersebut menunjukkan kolaborasi yang belum berjalan optimal terkait penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian menekankan pentingnya pendirian Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
“Setiap kabupaten dan kota harus memiliki Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting. Di tingkat provinsi, kita akan mengakumulasi data dari seluruh daerah agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujar Mian saat memimpin rapat tersebut.
Ia menambahkan, bahwa keberadaan sentra komando ini akan mempermudah pengumpulan dan pengolahan data secara menyeluruh. Dengan begitu, program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting dapat dilaksanakan berdasarkan data yang akurat.
“Oleh karena itu, mari kita samakan pemikiran. Untuk mempercepat realisasi program ini, kita memerlukan data yang faktual dan aktual. Semua pihak harus memiliki satu data yang sama,” lanjutnya.
Senada dengan itu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Yuliswani, berharap kehadiran para wakil bupati dan wakil wali kota dalam rapat koordinasi ini dapat menghasilkan kesepahaman demi mencapai target penurunan angka stunting ke satu digit.
“Ini momen penting, karena semua wakil bupati dan wakil wali kota hadir. Kita samakan persepsi agar target penurunan angka stunting menjadi satu digit bisa tercapai,” katanya.
Senada dengan Wakil Gubernur, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari,SH,MH juga optimis data hasil Pendataan Keluarga valid dan bisa digunakan seluruh kabupaten / kota. Ia mengatakan bahwa Data PK adalah data basis dari keluarga.
“Pendataan Keluarga adalah pendataan yang dilakukan oleh kader yang notabene adalah milik pemerintah daerah. Data yang dihasilkan adalah data real di masyarakat. Kami menyiapkan data by name by address dengan harapan agar pemerintah daerah bisa menggunakan dan mengintervensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing – masing wilayah. Terima kasih Pak Wagub selaku ketua TPPS Provinsi yang telah gencar mendukung pemanfataan data Pendataan Keluarga. Kami berterima kasih pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat mendukung Program Bangga Kencana,” kata Zamhari.
Diketahui, pemutakhiran pendataan keluarga 25 yang berlangsung dari 21 Juli hingga 21 Agustus 2025 menyasar seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu dengan melibatkan Kader TPK dan Kader KB sebagai Kader Pendata dengan didampingi Penyuluh Keluarga Berencana. Hasil akhir Pemutakhiran Pendataan Keluarga ini akan menjadi basis data provinsi Bengkulu dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan masyarakat kedepan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhari, Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni Tobing, serta sejumlah wakil bupati dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. [011]
