RAKYAT DAERAH – Tensi perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar Provinsi Bengkulu seperti semakin tinggi. Bagimana tidak Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke XI Partai Golkar Bengkulu yang direncanakan berlangsung pada April 2025 para calon mulai mendapatkan sorotan secara publik. Kali ini Ketua DPRD provinsi Bengkulu Sumardi dan Bupati Kaur Gusril Pausi yang juga kader Golkar digadang-gadangkan menjadi ketua mulai mendapatkan kritikan.
Keduanya diketahui memberikan sejumlah uang kepada terdakwa kasus Dugaan Gratifikasi dan pemasaran mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Hal itu terungkap pada fakta sidang yang disampaikan Jaksa penuntut umum (JPU) KPK RI pada sidang Senin Kemarin (21/4).
“Kita minta pak Sumardi dan pak Gusril mempertanggung jawabkan uang yang diberikan kepada Rohidin. Dimana tercatat ada miliaran uang dari beberapa kepala daerah dan anggota dewan dan nama Sumardi dan Gusril termasuk dalam dugaan pemberian gratifikasi itu,” ungkap Ketua Gemawasbi Provinsi Bengkulu, Rabu (23/4).
Jevie menegaskan, pihaknya saat ini terus memantau fakta sidang yang akan digelar di PN Bengkulu, dimana dirinya kendugaan uang yang disetorkan atau uang dugaan gratifikasi yang diberikan Sumardi dicurigai pada perebutan rekomendasi kursi ketua dewan.
“Kalau Gusril kita mencurigai mengamankan perahu Golkar untuk pencalonannya dalam pilkada di kabupaten Kaur. Kita akan dalami dugaan itu, yang jelas dua nama Kader Golkar itu masuk dalam radar KPK dalam Kasus Gratifikasi, ingat Gratifikasi,” tegas Jevie.
Jevie menyampaikan dirinya dan tim investigasi Gemawasbi saat ini terus melakukan kajian dan pengumpulan bukti bahwa uang diberikan Sumardi dan Gusril yang dinyatakan KPK dalam persidangan itu harus diproses secara hukum.
“kita siap laporkan Sumardi dan Gusril untuk diproses terpisah secara hukum, begitu juga dengan oknum pejabat lainnya,” terangnya.
Dengan demikian, Jevie mengajak Kader Golkar yang akan melaksanakan Musda harus memiliki tekat untuk membersihkan nama baik partai. Jangan memilih kader yang tengah menjalani proses hukum.
“Jelang Musda Golkar mendatang kita selaku pengamat dan aktivis muda di Bengkulu menginginkan partai Golkar bisa kembali baik terutama dari terpaan kader koruptor. Sebab, Golkar sudah dua kali memiliki ketua yang tersandung hukum, jangan sampai ada ketua ketiganya ikut terseret hukum lagi,” tuturnya.
Sebagai pengamat dan pemerhati kebijakan pemerintah dan politik Bengkulu, Jevie sangat mendukung semua kader Golkar bisa memilih Ketuanya yang bersih dan bisa membawa Golkar kembali berjaya.
“Hak pilih ada ditangan para kader Golkar, Kita selaku masyarakat yang aktif merespon kondisi Bengkulu dan menginginkan partai Golkar yang notabenenya mencetak serta menyiapkan manusia pemimpin yang handal tanpa korup, harus kita dukung dan kritik agar bisa melahirkan pemimpin Bengkulu yang bisa memajukan daerah tercinta ini,” tutupnya. [tim]
