RAKYAT DAERAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, tengah melakukan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Penjabat Sekda Lebong, Syarifudin mengatakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen krusial dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan APBD Perubahan tahun 2025 diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan program kepala daerah, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
“Pemkab Lebong saat ini sedang mempersiapkan proses APBD perubahan,” ujar Syarif kepada Rakyat Daerah, Sabtu (13/9/2025).
Ia memastikan, bahwa proyeksi APBD Perubahan mempertimbangkan realisasi anggaran semester pertama, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, hingga kondisi global yang memengaruhi harga komoditas unggulan di daerah.
“Kebijakan fiskal yang presisi menjadi kunci. Kita perlu mengantisipasi risiko-risiko yang ada, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru,” tukasnya.
Menurutnya, fokus dalam struktur APBD Perubahan mendatang adalah transfer pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bengkulu.
“InsyaAllah Senin (15/9/2025) besok finalisasi dimana sedang mengakomidir penerimaan transfer dari pemprov dan pusat,” sambung Syarif.
Lebih jauh, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Bengkulu yang telah menyalurkan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 9.412.359.208. Disusul DBH yang akan disalurkan, yaitu pajak rokok TW III sebesar Rp 1.965.447.692.
“Sehingga nanti sampai dengan akhir tahun, DBH pajak yang disalurkan ke Lebong sebesar Rp 11.377.836.900,” jelas Syarif.
Tak hanya itu, Syarif juga mengapresiasi kebijakan pemerataan pembangunan Pemprov yang banyak membantu daerah. Seperti pagu anggaran lebih dari Rp600 miliar untuk peningkatan jalan provinsi. Sekaligus memastikan seluruh desa di Bengkulu mendapat bantuan mobil rakyat dan ambulans gratis.
“Pada prinsipnya kita berterima kasih kepada pemprov maupun pusat yang memiliki komitmen untuk pembiayaan program penbangunan di Lebong. Kita telah merasakan program bantu rakyat dari bapak Gubernur H Helmi Hasan yang dirasakan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Syarif menekankan, keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk menghadirkan kebijakan terbaik.
“Itu pentingnya koordinasi dan jemput bola. Semoga program bantu rakyat ini terua berlanjut. Terutama dalam penyediaan lapangan kerja sehingga kita bisa memutat ekonomi masyarakat membaik,” demikian Syarif. [011]
