RAKYAT DAERAH – Jika tidak ada kendala, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal gelar aksi “Indonesia (C)emas 2025 Jilid II” di pada Senin (1/9) besok.
Hal itu disampaikan Koordinator Forum Perempuan BEM SI wilayah BSJB (BEM se-Jabodetabek dan Banten), Fatin Humairo.
“Aksi diundur ke awal September. Terkait tanggal spesifiknya akan dimusyawarahkan lagi dan ditetapkan kemudian,” ujar Fatin Humairo.
Tapi, Fatin belum menyatakan kepastian tanggal dan lokasi demo tersebut digelar.bFatin mengungkapkan, unjuk rasa ini sebagai bentuk aksi lanjutan dari demo bertajuk serupa yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025.
Saat itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro sempat menemui massa demo dan menerima 11 poin tuntutan mahasiswa.
“Di aksi itu, Wamensesneg turun dan menemui massa aksi. Tapi pemerintah ternyata tidak menindaklanjuti secara serius tuntutan dari kami sampai sekarang,” jelas Fatin.
Sikap yang ditunjukkan pemerintah ini menjadi dasar urgensi Aliansi BEM SI perlu kembali turun ke jalan dan menuntut tanggung jawab negara.
“Kami rasa perlu dilakukan aksi kembali, di samping adanya isu-isu yang bermunculan lagi pasca aksi tersebut hingga hari ini,” paparnya dikutip Kalderanews.
Adapun 11 tuntutan aksi “Indonesia (C)emas 2025” pada Juli 2025:
1. Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
2. Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan (Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c).
3. Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Mendesak lakukan audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan, jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining (penambangan ilegal) di berbagai wilayah di Indonesia.
5. Mendesak pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki.
6. Mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya.
7. Tolak dan cabut UU TNI, dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.
8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan.
9. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
10. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia.
11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. [011]
