RAKYAT DAERAH – Kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dikeluhkan oleh masyarakat Bengkulu menyita perhatian banyak pihak. Dimana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan terkesan menjadi kambing hitam penyebab kenaikan Pajak itu. Padahal Perda kenaikan pajak itu sudah ada pada zaman Rohidin Mersyah dan dibahas oleh dewan zaman itu dan disahkan.
Ketua Gemawasbi Provinsi Bengkulu, Jevie Sartika mengatakan, bahwa pihak-pihak yang membangun opini terhadap Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menjadi penyebab utama kenaikan Pajak itu diharapkan stop dan berhenti membangun opini.
“Saya tegaskan kenaikan pajak yang dipersoalkan masyarakat bukanlah kebijakan yang dibuat di era Gubernur Helmi Hasan, melainkan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 yang sudah ada di zaman Rohidin Mersyah dan Perda itu dibahas serta disahkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu periode lalu,” sampai Jevie, Rabu(4/6) .
Jevie mengungkapkan, Perda itu lahir dizaman Rohidin dan Ketua DPRD adalah Ihsan Fajri dan Ketua Bapemperda-nya Usin Sembiring. Jadi, Usin Sembiring lah yang harus ikut bertanggung jawab bukan membangun narasi seolah-olah dizaman Helmi Hasan perda itu dibuat dan disahkan.
“Kita mengingatkan Kepada Usin selaku ketua Bapemperda harus bertanggung jawab kerena selaku ketua Bapemperda dirinya yang ikut membahas dan mengesahkan,” ujarnya.
Jevie menjelaskan, jika Perda itu mau di revisi,l artinya produk itu sia-sia, sebab Perda yang dibuat belum dijalankan. Dimana pembuatan Perda itu menggunakan uang negara, BPK harus audit soal anggaran yang digunakan dalam pembuatan Perda itu.
“Kita tidak memihak siapapun, kita ingin semua pihak sadar akan peran dan tanggungjawabnya. Kita berbicara kebenaran, jangan sampai ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan. Terutama masyarakat jangan sampai menjadi korban atas perbuatan elit politik di Bengkulu ini,” pungkasnya. [tim]
