RAKYAT DAERAH – Tampaknya slogan APBD untuk rakyat di Kota Bengkulu saat ini hanya sekedar isapan jempol belaka. Pasalnya dalam APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Bengkulu menganggarkan dana untuk kegiatan belanja perjalanan dinas mencapai sebesar Rp. 44,9 miliar.
Data terhimpun dari hasil investigasi oleh Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah (LEKAD) anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 44,9 miliar tersebut meliputi yakni (a). Perjalanan dinas sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD senilai Rp. 3,5 miliar, (b). Perjalanan dinas sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp. 16,3 miliar, lalu (c). Perjalanan dinas biasa kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD senilai Rp. 1,9 miliar, (d). Belanja perjalanan dinas kota sebesar Rp. 11,8 miliar, kemudian (f). Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Rp. 1,18 miliar, (g). Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sub kegiatan reses DPRD kota senilai Rp. 1,05 miliar dan (h). Belanja perjalanan dinas luar Negeri senilai Rp. 314 juta.
Direktur Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah (LEKAD) Anugerah, SH menilai, bahwa berbagai praktik modus yang digunakan melalui penganggaran dalam APBD, sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepat sasaran. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat lebih membutuhkan saat ini anggaran soal kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. “Ya kita melihatnya sangat miris sekali. Disaat ekonomi lagi sulit saat ini, tapi para pejabat eksekutif serta anggota dewan legislatif malah memikirkan kepentingan mereka sendiri, menganggarkan untuk kebutuhan perjalanan dinas mencapai puluhan miliar tentu ini tidak masuk diakal,” terang Anugerah kepada media ini.
Selain itu ditambahkan Anugerah, pemborosan yang seringkali dilakukan pemerintah daerah, banyak uang APBD habis tetapi dampak pembangunan sulit dirasakan. Salahsatu contohnya adalah pemborosan anggaran tersebut perjalanan dinas para pejabat.
“Sekarang ini apa coba yang dirasakan oleh masyarakat dari perjalanan dinas mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya itu? Tentu tidak ada sama sekali. Makanya jelas anggaran perjalanan dinas sebesar itu harus di pangkas. Lebih baik anggarannya untuk kebutuhan ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan jauh lebih penting,” bebernya.
Apalagi lanjut Anugerah, setiap tahunnya juga kerap kali dana perjalanan dinas selalu menjadi temuan dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Tentu hal ini harus menjadi evaluasi keseluruhannya.
“Jangan menjadi modus bahwa anggaran perjalanan dinas yang besar ini untuk melakukan upaya perbuatan korupsi. Makanya ini harus di evaluasi menyeluruh, agar APBD kota benar-benar terwujud pro rakyat,” tegasnya.
Terkait perjalanan dinas yang fantastis itu, Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto maupun PLT Sekda Kota Bengkulu Eko Agusrianto belum bisa dikonfirmasi, begitu juga dengan pesan WhatsApp hingga Senin malam (20/1), pukul 20.32 WIB tak kunjung ada balasannya.[tim]
