RAKYAT DAERAH- Sidang lanjutan pekara dugaan Penggelapan uang perusahaan Pupuk subsidi dan non subsidi CV Mandiri Sejahtera, Selasa kemarin (23/6), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Dalam sidang, terungkap metode manajemen yang dilaksanakan atas asas kepercayaan dan perintah pimpinan langsung.
Tak hanya itu, saksi Aris Setiawan juga mengakui ada mengambil uang sekitar Rp 99 juta tanpa dilaporkan atau di verifikasi terlebih dahulu oleh Terdakwa Latifa yang saat itu bertugas sebagai admin keuangan seperti yang disampaikan Terdakwa pada sidang sebelumnya.
Dalam keterangannya sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Penggelapan Uang Perusahaan Pupuk, Aris mengungkapkan secara tidak langsung dan terang-terangan mengakui bahwa sebelum munculnya kasus dugaan penggelapan uang perusahaan tersebut, mereka memang tidak punya SOP dan pemberian tugas kerja berdasarkan perintahnya selalu owner.
Saat persidangan, Majelis Hakim menanyakan soal pekerjaan terkait keuangan perusahaan yang dilakukan terdakwa. ”Siapa saja yang menyetor uang ke terdakwa,” tanya Majelis Hakim.
”Ada yang dari sales, subsidi dan lainnya,” jawab Aris.
”Semua uang terdakwa yang pegang, dari seluruh sumber,” tanya Majelis Hakim lagi. ”iya yang mulia,” jawab Aris.
Majelis Hakim kembali bertanya, dimana uang perusahaan yang masuk tersebut setiap hari, apakah sejak 2022 sampai ketahuan tahun 2025 kecurigaan terhadap terdakwa. Aris hanya menyebutkan bahwa selama ini tidak curiga dan sudah percaya dengan terdakwa.
Hakim menanyakan apa dasar kepercayaan tersebut, menurut Aris karena terdakwa direkomedasiakan oleh kakak terdakwa.
Kemudian, Hakim kembali menanyakan, apakah ada karyawan atau akuntan khusus yang mengurus laporan keuangan diperusahaan selama ini, Aris menjawab tidak ada.
Alasan Aris karena perusahaannya merupakan CV. ”Perusahaan kita CV yang mulia dan omsetnya baru sekitar Rp 16 Miliar, tapi sekarang udah mulai diperbaiki (terkait pengelolaan keuangan,red),” jawab Aris.
”Gak (Tidak) bisa, gak (Tidak) boleh begitu, inikan perusahaan. Kalu begitu, tuyul aja (Saja) mau (kerja bagian keuangan,” timpal Majelis Hakim.
Saat ditanyakan, apakah ada SOP atau tidak, maupun tanda terima dari yang menyetor ke terdakwa, Aris hanya menjawab dari rekapan terdakwa dan ada catatannya.
”SOP tidak ada,” sebut Majelis Hakim. ”SOP, perintah saya langsung,” Aris menimpali pertanyaan singkat Majelis Hakim.
Majelis Hakim kembali menegaskan pertanyaan soal apakah ada atau tidak management resiko. Aris menjawab tidak ada management resiko.
”Jadi kayak sayur ayam, semuanya anda kerjakan sendiri,” tanya sebut Majelis Hakim lagi. ”Iya yang mulia, tidak ada (management resiko),” jawab Aris lagi.
Majelis Hakim kembali bertanya, apakah ada yang khusus menghitung keuangan di perusahaan , Aris kembali menjawab tidak ada. “Tidak ada yang mulia,” kembali Aris menjawab.
Selain itu, Kuasa Hukum Terdakwa, Benni Hidayat menanyakan soal SOP dan SK karyawan. Aris menjelaskan bahwa untuk SK, terdakwa dan beberapa lainnya ada karena keperluan untuk kredit rumah.
”Untuk terdakwa ada SK, tapi saya lupa jabatan atau tugasnya apa,” jawab Aris saat ditanya Kuasa Hukum Terdakwa.
”Karyawan lain ada tidak SK,” tanya Benni lagi.
”Terdakwa ada, tapi yang karyawan yang membutuhkan saja (dibuat SK),” jawab Aris lagi.
Kuasa hukum terdakwa, Benny Hidayat menyampaikan, bahwa dalam fakta sidang terbukti CV Mandiri Sejahtera tidak memiliki manajemen keuangan yang akurat.
“Perusahaan omset Rp 16 Miliar mengaku perusahaan kecil, dan melakukan pengelolaan keuangan yang tidak jelas, kemudian ketika ada kehilangan Klien kita dituduhkan melakukan kejahatannya. Kita berharap majelis hakim bisa menilai seadil-adilnya atas pekara yang dialami klien kami,” tegas Benny usai persidangan.[red]
