RAKYAT DAERAH – Aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Cemas, ada kaitannya dengan persoalan kesenjangan sosial yang semakin tajam di tengah masyarakat.
Hal itu sebagaimana disampaikan akademisi sekaligus Wakil Dekan I Fisipol Unihaz Bengkulu, Bobby Mandala Putra, S.IP.,M.Si kepada Kantor Berita Rakyat Daerah, Minggu (31/8).
Digitalisasi informasi membuat publik sadar bahwa begitu banyak beban yang dibebankan kepada mereka. Beban yang diberikan dalam bentuk pajak dan retribusi ini sayangya berbanding terbalik dengan pendapatan dan aksesibilitas tehadap pekerjaan.
Meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online karena dilindas kendaraan taktis Brimob saat pengamanan demonstrasi di Jakarta merupakan pemicu meledaknya kesabaran publik.
“Masyarakat yang sudah lelah menanggung beban pajak dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, langsung meledak ketika pejabat publik melontarkan kata-kata yang menyakiti mereka. Selain itu, kasadaran bahwa telah terjadi kesenjangan sosial yang parah antara elit dan masyarakat menimbulkan kecemburuan sosial,” kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Bengkulu.
Di sisi lain, Bobby juga menilai, demonstrasi di DPR RI kurang tepat, memang DPR penyambung lidah rakyat, tetapi kebijakan-kebijkan yang tidak berpihak pada rakyat, termasuk menaikkan tunjangan DPR itu dibuat pemerintah.
“Sebetulnya aksi demonstrasi itu salah alamat. Mestinya demonya ke pemerintah, bukan ke DPR. Kalau tuntutan tersebut diterima, bisa langsung dieksekusi. Tapi itu kalau demonya ke pemerintah. Kalau kita baca, tuntutan pendemo, lebih tepat bila diarahkan langsung ke eksekutif, bukan DPR karena kebijakan yang dinilai membebani masyarakat itu lahir, dibesarkan dan dirawat oleh pemerintah, bukan DPR,” imbuhnya.
Diutarakan Bobby, bahwa jurang pemisah antara masyarakat yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi bergaji kecil dengan legislator dan beberapa instansi pemerintah yang punya gaji besar kini semakin tampak jelas di Indonesia.
Beberapa tokoh politik, artis, pengusaha, maupun pejabat publik menampilkan gaya hidup hedon lewat akun-akun media sosial pribadi mereka. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di level akar rumput yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), daya beli rendah, UMKM lesu, dan tidak ada kenaikan gaji.
“Kondisi saat ini menimbulkan adanya sekat kesejahteraan antara masyarakat dengan pejabat,” tutur Bobby.
- Ia juga berpesan kepada semua tokoh publik untuk selalu menjaga sikap dan kalimat yang keluar dari mulut agar tidak menyakiti hati masyarakat. “Menjadi pejabat publik itu siap menerima berbagai kritikan. Walaupun dalam kondisi apapun jadi harus siap,” demikian Bobby. [011]
