RAKYAT DAERAH – Menyikapi berbagai isu terkait Tenaga Kerja Harian Lepas Terdaftar (THLT) di tengah masyarakat, akhirnya membuat Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lebong memutuskan untuk Hearing bersama BKPSDM.
Dampak dari beredarnya isu yang tidak pasti, untuk mengantisipasi keresahan ditengah-tengah para THLT se-kabupaten Lebong agar tidak berspekulasi dan menyimpulkan dengan dasar pemikiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan penafsiran liar dengan dan atas dasar pemikiran masing masing.
Menyikapi hal tersebut, Komisi I DPRD Lebong dikabarkan telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah kabupaten Lebong melalui Organisasi Perangkat daerah (OPD) tehnis yang membidangi yaitu Badan Kepegawaian Pemberdayaaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Lebong Yang direncanakan akan digelar Senin (20/1) mendatang.
Dikomfirmasi oleh awak media, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lebong Carles Ronsen S.Sos., melalui Plt sekretaris dewan (Sekwan) Cahya Sectiantoro SH., tidak menepis kabar tersebut, dan membenarkan, Jum’at (17/1).
“Benar Komisi 1 direncanakan akan melaksana Rapat dengar pendapat (Hearing) bersama Badan Kepegawaian Pemberdayaaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Lebong yang jadwalkan akan dilaksanakan pada Senin (20/1) dengan bahasan Pokok terkait berbagai persoalan yang menyangkut Tenaga Kerja Harian Lepas Terdaftar di kabupaten (THLT),” jelas Cahyo.
Terpisah, Plt Ka.BKPSDM kabupaten Lebong Benny Qudratullaah
Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong, Benny Qudratullah diwawancarai diruang kerjanya Jum’at (17/1) membenarkan hal tersebut.
Ia menyebutkan, pihaknya siap akan berdiskusi menjelaskan kepada pihak legislatife terkait berbagai Regulasi yang di keluarkan pihak kementerian terkait THLT yang ada di Kabupaten Lebong.
“Kita sebenarnya belum tahu jika ada rencana rapat dengar pendapat/Hearing dengan Komisi 1 DPRD kabupaten Lebong, Namun demikian kita tetap siap dan akan menyampaikan apa-apa yang nantinya diperlukan para anggota DPRD terhusus berbagai persoalan terkait dengan THLT yang ada di Kabupaten Lebong,” ungkap Benny.
“Ada beberapa regulasi terkait dengan THLT yang kita terima dalam waktu terakhir ini. Untuk lebih rincinya nanti akan kita sampaikan kepada Pihak Legislatife sa’at hearing mendatang,” tutup Benny.
