RAKYAT DAERAH – Demi kemajuan Provinsi Bengkulu khusus dalam penanganan budaya di bumi Raflesia itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Adat Nusantara (Matra) bertemu dengan Ketua DPRD RI Sultan Bhaktiar Najamuddin disela kunjungan kerja di provinsi Bengkulu beberapa hari lalu.
Pertemuan itu guna menyampaikan aspirasi dari DPW Matra Provinsi Bengkulu yang langsung disampaikan oleh ketua DPW Matra Provinsi Bengkulu Rofiq Sumantri yang didampingi wakil ketua DPW Matra Provinsi Bengkulu Victoria Dinata, dan didampingi oleh dewan pembina DPW Matra H. Hamdani Yakub kepada Sultan Bhaktiar Najamuddin yang saat ini telah menjadi orang nomor satu di DPD RI itu.
Diungkapkan Ketua DPW Matra Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri, Alhamdulillah pihaknya berhasil bertemu dengan ketua DPD RI di sela kepulangannya di bandara Fatmawati Sukarno Bengkulu dan respon dari Sultan Bhaktiar Najamuddin sangat positif dengan aspirasi masyarakat adat Bengkulu.
“Alhamdulillah respon ketua DPD RI sangat baik dan beliau menyatakan akan mengkaji dan akan diperjuangkan. Mudah-mudahan usaha untuk memajukan Bengkulu lebih maju bisa terwujud dengan kekuatan putra asli Bengkulu yang kini menjabat orang nomor satu di DPD RI,” sampainya, Selasa (19/11).
Rofiq menjelaskan, ada tiga poin yang disampaikan kepada Sultan Bhaktiar Najamuddin selaku ketua DPD RI. Pertama, mengenai Infrastruktur Jalan, dari survey Tahun 2020 dengan kondisi Tahun 2021 dan 2022 kondisi jalan Provinsi Bengkulu 45-50 Baik, pasca Covid Anggaran pemeliharaan untuk panjang jalan Provinsi 1.562 KM yang mengalami kerusakan sadang hingga berat diperkirakan 800 KM.
“Kita ketahui dana APBD TA 2022 untuk pemeliharaan rutin Rp 500 Juta dan pemeliharaan berkala Rp 300 Juta untuk 9 Kabupaten dan 1 Kota. Menurut informasi yang kita peroleh dilapangan untuk penanganan jalan secara Long Segmen 12 Link jalan Kab/Kota dan 5 pembangunan jembatan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu megusulkan anggaran melalui DAK 2023 sebesar Rp 400 M. Serta melalui Inpres Jalan Daerah 10 Link akan dikerjakan oleh Balai Jalan Nasional,” terangnya.
Rofiq mengatakan, aspirasi yang kedua, yaitu mengenai Infrastruktur Pelabuhan Samudera Pulau Baai Bengkulu, yang telah dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan terutama untuk mengantisipasi produksi Batu Bara yang berasaldari Provinsi Sumsel dan Jambi.
“Untuk Poros ekonomi jalur transfortasi TOL atau Jalan Produksi sepanjang 45 KM selama 21 Tahun tidak tuntas penanganannya, demikian halnya fasilitas dermaga curah padat dan dermaga curah cair masih sangat terbatas, serta sendimentasi alur pelabuhan Pulau Baai, Suplay Batu Bara yang diperkirakan mencapai 7-15 Juta Ton pada Tahun 2023 dangan otoritasnya Pelindo 2 Bengkulu yang saat ini menemukan kendala regulasi tidak sinkronnya Perda tentang penetapan kawasan industri dan transfortasi,” beber Rofiq kepada Jurnalis Rakyat Daerah.
Kemudian, lanjut Rofiq, usulan yang paling utama yaitu Infrastruktur Kepariwisataan. Dimana pihaknya mengusulkan Pembangunan Museum Diorama Fatmawati Soekarno di Bengkulu yang dilengkapi fungsi dukung dengan Theme Park Fungsi Simulasi Sekolah Fatmawati Soekarno semasa kecilnya yang merupakan pengembangan kawasan Central Pertumbuhan Ekonomi sedang dalam kajian bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dengan pihak Yayasan Fatmawati Soekarno Jakarta.
“Jika museum Fatmawati itu berhasil dibangun, akan menjadi icon Bengkulu yang nilainya sangat menarik bagi masyarakat nasional maupun internasional. Kita sangat berharap kepada Bapak Ketua DPD RI bisa memperjuangkan aspirasi itu dan rekomendasikan khusus kepada Bapak
Presiden RI dan pihak pemerintah pusat sebagai mitra kerjanya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejateraan masyarakat, sebagaimana 18 Sektor Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu,” pungkasnya. [026]
