RAKYAT DAERAH – Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2019-2024, Jaya Marta merespon keras laporan yang dilayangkan oleh mantan rekannya di DPRD Kota berinisial ‘BD’. Ia meminta ‘BD’ segera mencabut laporan di Polda Bengkulu, meski panggilan tersebut hanya bersifat undangan klarifikasi atas dugaan penipuan dan penggelapan.
“Cabut saja laporannya, karena bukan tidak mungkin kami juga akan mengungkap dosa-dosanya (pelapor) di masa lampau.” katanya kepada Rakyat Daerah, Selasa (15/09).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut jika ia merasa dirugikan atas laporan yang telah dilayangkan. Selain mencoreng nama baik pribadi, tuduhan tersebut juga berimbas terhadap keluarganya. Beliau pun menegaskan akan menempuh jalur hukum jika masalah tersebut sampai mengusik keluarganya. Bukan tidak mungkin akan dikoreksi dosa-dosanya pada masa lampau.
“Ini kan sudah terlalu jauh, maka tidak menutup kemungkinan jika kami akan membuat laporan balik soal pencemaran nama baik terhadap pelapor,” tegasnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024, Elvin Yanuar telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait laporan yang sama-sama dilayangkan oleh ‘BD. Dalam perkembangannya, muncul fakta baru terkait dugaan korupsi hibah Pemkot Bengkulu kepada instansi vertikal dengan anggaran mencapai Rp 20 Miliar rupiah yang bermuara pada laporan penipuan dan penggelapan yang dialamatkan kepada enam eks dewan kota. Dalam keterangannya, dirinya menyebut jika hal tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk mayoritas dewan terpilih periode 2024-2029. Ia pun meminta APH memanggil 17 dewan lainnya.
“Kami minta polisi tidak hanya memeriksa kami 6 orang saja, semuanya 17 orang dipanggil juga,” katanya kepada media ini beberapa waktu lalu.
Hal ini lantas menjadi perhatian banyak pihak termasuk aktivis Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Provinsi Bengkulu, Melyan Sori. Ia mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengusut dugaan korupsi yang dilakukan berjamaah dalam kasus ini hingga tuntas
“Kami mendukung penuh pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. Apalagi ini kan informasinya dilakukan berjamaah oleh belasan anggota legislatif sehingga merugikan negara puluhan milyar,” katanya kepada Rakyat Daerah belum lama ini.
Selain itu, dirinya meminta pihak kepolisian dapat menangani perkara yang sedang ditangani secara objektif sehingga prinsip keadilan betul-betul bisa ditegakkan.
“Polda Bengkulu harus transparan, tegakkan keadilan,” tutupnya.
Saat dikonfirmasi kepada pelapor terakit masalah tersebut, hingga saat ini belum ada jawaban.[019]
