RAKYAT DAERAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan oleh Gubernur Bengkulu atas Raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin kemarin (15/09/2025).
Masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu setuju Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk dibahas, namum ada catatan.
Fraksi Kebangkitan Keadilan yang disampaikan Andy Suhary, bahwa nota pengantar APBD Perubahan jangan hanya simbolis. Sebab, APBD Perubahan merupakan instrumen penting untuk menentukan arah kebijakan yang pro rakyat.
“APBD Perubahan 2025 dilakukan penyesuaian terhadap beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan penyesuaian terhadap visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2029 yang juga menggambarkan kondisi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I,” ujar Andy.
Selain itu, Fraksi Nurani Pembangunan (FNP) DPRD Provinsi Bengkulu, yang dibacakan Herwan Effendi, bahwa mendukung pembahasan RAPBD Perubahan TA 2025.
“Jadi, penting menekankan prinsip check and richek demi kebijakan yang pas untuk rakyat,” kata Herwan.
Kemudian, Ketua Fraksi Kebangkitan Keadilan DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal sangat menyayangkan serapan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan lambat.
“Jangan sampai di akhir tahun ini menumpuk,” pungkasnya.
Dalam struktur APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp 3.011.808.737.612 yang bersumber dari Pendapatan Asii Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 3.132.101.458.327 yang digunakan untuk Belanja Operasil, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transter.
Belanja Operasional sebesar Rp 2.172.257.557.030 digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal sebesar Rp769.620.525.668. Belanja Tak Terduga sebesar Rp 1.000.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp189.223.375.629. [011]
