RAKYAT DAERAH – UPTD Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Enggano mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dibawah kepemimpinan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Hal itu disampaikan Kepala UPTD PLN Enggano, Yoyo atas respon cepat dalam penanganan kebutuhan BBM untuk kelistrikan di Enggano.
“Kami mengucapkan terima kasih, pertama kepada Pemerintah Provinsi dan Pak Gubernur. Karena saat alur sudah bisa dilalui, kami langsung mendapat pengiriman BBM untuk kebutuhan listrik di Enggano,” ucap Yoyo, Kamis (10/7).
Sementara itu, Wagub Bengkulu Mian menyampaikan, kedatangan dirinya ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Enggano guna memastikan pelayanan kelistrikan di Pulau Enggano berjalan tanpa hambatan dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman.
“Hari ini saya berada di PLN UPTD Kecamatan Enggano. Buffer stock BBM sudah cukup untuk dua bulan ke depan,” ujar Mian.
Dari hasil kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Mian menyatakan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional PLTD telah mencukupi selama beberapa bulan ke depan. Hal ini berkat kebijakan cepat yang diambil oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Begitu alur pelayaran ke Enggano kembali bisa dilalui beberapa hari lalu, Gubernur Helmi Hasan langsung memerintahkan agar Kapal Pulau Tello mengangkut BBM ke Enggano lebih dahulu, sebagai langkah prioritas untuk menjaga pasokan listrik di pulau terluar tersebut.
“Pak Gubernur mengambil kebijakan untuk memberikan intervensi awal agar listrik di Enggano tetap menyala. Jadi, pengapalan pertama Kapal Pulau Tello dikhususkan untuk logistik PLN. Sekarang PLN sudah punya buffer stock untuk dua bulan, dan setelah itu akan dikirim lagi. Sehingga masyarakat Enggano akan sejahtera, tidak ada lagi pemadaman listrik,” jelas Mian.
Pantauan di lapangan, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, pada hari ketiga kunjungannya di Pulau Enggano meninjau langsung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Enggano, Kamis (10/9) siang. Dalam kunjungan ini, ia didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu dan staf khusus dari Kementerian Dalam Negeri. [011]
