Pemprov Bengkulu Berkomitmen Selaraskan Pembangunan Daerah dengan Empat Pedoman Utama Presiden

0
6

RAKYAT DAERAH – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Bengkulu Mian menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat (14/8). Rapat tersebut digelar dengan agenda menyaksikan secara langsung Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.

Rapat paripurna berlangsung khidmat dan dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan empat pedoman utama yang menjadi landasan kerja Kabinet Merah Putih. Keempat pedoman tersebut menjadi arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan bangsa.

Empat pedoman utama yang disampaikan Presiden Prabowo meliputi:

Konstitusional, yakni bekerja secara taat asas dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedaulatan dan Kepentingan Nasional, yaitu menjaga, menjalankan, serta melindungi kepentingan inti nasional, termasuk mengamankan kekayaan bangsa Indonesia.

Respons Cepat, yakni bertindak secara cepat dan tepat dalam mengatasi berbagai persoalan serta kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Berkelanjutan, yaitu menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang rakyat, termasuk menjamin masa depan anak-anak dan generasi mendatang.

Presiden juga menekankan pentingnya komitmen seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan daerah dengan empat pedoman utama Presiden.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap program pembangunan di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat.[red/mcp]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here