RAKYAT DAERAH – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan RI di Jakarta guna mendorong optimalisasi kepesertaan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Sembiring, bersama Sri Astuti dan Berlian Utama Harta. Dalam pertemuan itu, rombongan membawa berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat untuk dikoordinasikan langsung dengan pihak BPJS Kesehatan RI.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah penghapusan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Akibat kebijakan tersebut, sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan iuran kini tidak lagi terdaftar sebagai peserta.
Usin Sembiring mengatakan, kedatangan Komisi IV bertujuan menyampaikan langsung keluhan masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan PBI, namun justru dicoret dari daftar penerima.
“Keberadaan kami di sini untuk menyampaikan keluhan masyarakat yang merasa masih layak sebagai penerima PBI, namun justru dihapus. Memang ini menjadi kewenangan Kementerian Sosial, tetapi di lapangan masyarakat menganggap ini sepenuhnya tanggung jawab BPJS. Di sinilah DPRD perlu hadir menengahi,” ujar Usin.
Selain persoalan kepesertaan PBI, Komisi IV juga menyoroti dugaan praktik yang dinilai tidak wajar di sejumlah rumah sakit, khususnya terkait pasien yang dipulangkan setelah menjalani perawatan selama tiga hari.
Sri Astuti meminta BPJS Kesehatan melakukan evaluasi apabila ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga hak masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional tetap terlindungi.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu juga menyatakan dukungannya terhadap upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan satuan harga paket layanan kesehatan. Menurut mereka, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong rumah sakit memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada pasien.
Sementara itu, BPJS Kesehatan RI yang diwakili Asisten Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ryan Abdullah Putra, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan DPRD Provinsi Bengkulu.
Menurut Ryan, DPRD memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menyerap aspirasi masyarakat, sehingga berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan kementerian terkait.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Bengkulu dan BPJS Kesehatan RI guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak memperoleh jaminan kesehatan tetap mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.[adv]
