RAKYAT DAERAH – Bentuk kekewaan masyarakat terhadap pemerintah, adanya fenomena pengibaran bendera serial animasi asal Jepang, One Piece jelang perayaan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
Di media sosial, tampak pengibaran bendera Jolly Roger yang ada dalam cerita One Piece atau bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami.
Bendera Jolly Roger merupakan simbol perlawanan terhadap penguasa, kebebasan, persatuan, dan solidaritas bajak laut. Pengguna media sosial kemudian mengaitkan pengibaran bendera ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kinerja pemerintah sekarang ini.
Isu dan ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece ini terus menguat di tengah-tengah imbauan Presiden Prabowo untuk mengibarkan bendera merah-putih. Bahkan, dari sejumlah postingan yang berseliweran, masyarakat sudah mengibarkan bendera One Piece di samping bendera merah-putih. Aksi pengibaran bendera One Piece ini dinilai oleh sejumlah pejabat negara sebagai bentuk pelanggaran hukum.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mengandung unsur tindak pidana. Tindakan itu, kata dia, mencederai kehormatan bendera merah putih.
Budi mengingatkan, pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Wet itu menyatakan setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.
“Pemerintah bakal mengambil tindakan hukum jika ada kesengajaan dan upaya memprovokasi dalam gerakan itu (mengibarkan bendera one piece). Tindakan perlu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi martabat dan simbol negara,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Selain Budi Gunawan, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa gerakan pengibaran bendera One Piece itu bukan sekadar ekspresi budaya pop belaka, melainkan sebuah upaya sistematis yang diduga bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. [011]
