Sidang Dugaan Korupsi Dana BOS SMPN 2 Rejang Lebong, Kuasa Hukum Soroti Orderan Barang di Dua Toko Milik Keluarga Terdakwa

0
66
Kuasa Hukum Terdakwa Herlina Pekara Dugaan korupsi Dana BOS SMPN 2 Rejang Lebong, yaitu Riyan Franata SH dan Benny Irawan SH.dok_rd

RAKYAT DAERAH – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Rejang Lebong kembali bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak ketiga terdakwa, yaitu mantan Kepala Sekolah Junaidi, Bendahara Sekolah Herlina, dan Petugas Sarana Prasarana Dian Aprianto.

Dalam persidangan tersebut, sejumlah keterangan saksi menjadi perhatian tim penasihat hukum terdakwa, khususnya terkait mekanisme pemesanan barang, proses pembayaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2023–2024.

Pengacara yang mendampingi terdakwa Bendahara BOS SMPN 2 Rejang Lebong, Riyan Franata mengungkapkan, terdapat fakta persidangan yang menurut pihaknya perlu dicermati, yakni terkait pemesanan barang kepada dua toko yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu terdakwa bernama Dian.

Menurut Riyan Franata, berdasarkan keterangan yang terungkap dalam persidangan, pemesanan barang dilakukan ke dua toko. Salah satu toko disebut milik istri Dian, sedangkan toko lainnya disebut milik orang tua Dian.

“Ini menjadi hal yang kami soroti dalam persidangan. Kami juga mendalami keterangan saksi Rani, yang merupakan istri Dian, terkait adanya permintaan dua nota yang sebelumnya disebut berasal dari klien kami,” ungkap Riyan Franata kepada Jurnalis Rakyat Daerah, Rabu sore (18/11).

Namun, setelah dilakukan pendalaman melalui pertanyaan dalam persidangan, kuasa hukum menyebut bahwa keterangan Dian justru menyatakan tidak ada permintaan nota tersebut dari kliennya.

Atas keterangan itu, pihak kuasa hukum terdakwa Herlina, yaitu Riyan Franata menilai perlu ada pendalaman lebih lanjut mengenai pihak yang sebenarnya melakukan pemesanan barang dan berkomunikasi dengan penyedia.

Riyan menjelaskan, berdasarkan pemahaman pihaknya terhadap keterangan yang muncul sejauh ini, peran kliennya sebagai bendahara lebih banyak berkaitan dengan proses pembayaran kepada pihak ketiga atas barang yang telah dipesan.

Sementara, lanjut Riyan, komunikasi terkait kebutuhan barang dan mekanisme pemesanan, lebih banyak dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara barang.

“Klien kami pada prinsipnya melakukan pembayaran berdasarkan kebutuhan yang disampaikan, kemudian meminta nota sebagai bagian dari kelengkapan pertanggungjawaban administrasi. Jadi akan berusaha mengungkap kebenaran untuk memastikan hak hukum yang berkeadilan didapatkan terdakwa Herlina,” jelasnya.[red]

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here