
RAKYAT DAERAH – Penanganan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak di Kabupaten Kaur menjadi sorotan. Sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penyidikan hingga persidangan diungkapkan pihak keluarga korban maupun keluarga terdakwa.
Dikatakan salah satu anggota keluarga terdakwa, Gugus Nawawi, bahwa pihaknya keberatan terhadap proses penanganan perkara yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu.
Ia meminta Kapolda Bengkulu melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) melakukan pemeriksaan serta penelusuran secara transparan terhadap seluruh proses penanganan perkara tersebut.
Gugus menegaskan, pihaknya tidak meminta agar perkara dihentikan. Sebaliknya, ia menginginkan agar seluruh dugaan penyimpangan diusut secara terbuka sehingga kebenaran dan keadilan bagi semua pihak dapat terungkap.
“Salah satu persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan urutan penerbitan laporan polisi (LP) dan penetapan pihak-pihak yang dilaporkan,” sampainya kepada media.
Gugus menjelaskan, dalam LP Nomor 20 tertanggal 28 Januari 2026 awalnya hanya mencantumkan Iskandar, yang disebut sebagai ayah tiri korban dan itu diakui korban yang telah berbuat asusila. Selanjutnya, diketahui pada 29 Januari 2026, Waryo dan Nurlatif disebut telah lebih dahulu ditangkap.
Kemudian, LP Nomor 22 baru diterbitkan pada 30 Januari 2026. Namun, menurut Gugus, nama Parman tidak tercantum dalam laporan tersebut meskipun kemudian muncul dalam rangkaian perkara dan kini menjalani hukumannya 10 tahun atas vonis Pengadilan Negeri kabupaten Kaur.
Ia juga mempersoalkan adanya dugaan perbedaan tanda tangan dalam keterangan berita acara pemeriksaan (BAP). Menurutnya, hal tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dokumen penyidikan.
“Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah hasil pemeriksaan medis atau visum terhadap korban. Dalam dokumen tersebut, Gugus mempertanyakan apakah hasil visum yang dilakukan berulang kali dapat memastikan peristiwa maupun pihak yang diduga melakukan tindak pidana,” bebernya.
Ia menyebutkan, hasil pemeriksaan medis yang dipersoalkan menunjukkan adanya selaput darah dengan kondisi tertentu serta luka robek yang disebut tidak sampai ke dasar.
Atas hal tersebut, ia meminta Polda Bengkulu mempertimbangkan pemeriksaan forensik lanjutan apabila diperlukan untuk memperoleh kejelasan medis terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
“Hasil pemeriksaan medis tersebut tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar untuk memastikan identitas pelaku. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada keseluruhan alat bukti dan proses hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Soroti Putusan Praperadilan dan Keterangan di Persidangan
Gugus juga menyinggung perkara praperadilan yang disebut telah dimenangkan oleh salah satu pihak pada 9 Maret 2026. Putusan tersebut, berdasarkan dokumen, dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bintuhan bernama Bismo.
Meski demikian, ia mempertanyakan penetapan kembali status tersangka yang menurutnya dilakukan tanpa adanya dua novum atau bukti baru.
Selain proses penyidikan, lanjut Gugus, dokumen tersebut turut menguraikan sejumlah hal yang diklaim muncul dalam persidangan. Salah satunya menyangkut keterangan korban yang dinilai belum dapat menjelaskan secara pasti waktu terjadinya peristiwa yang dilaporkan.
“Dalam korban memberikan keterangan mengenai dugaan peristiwa yang melibatkan beberapa orang di rumahnya sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, kita menilai keterangan tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pencocokan dengan alat bukti lainnya,” sampainya.
Persoalan berikutnya, lanjut Gugus, berkaitan dengan uang milik Iskandar yang diduga kuat diambil oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ketika dilakukan penangkapan dan itu terungkap serta diakui dalam persidangan atau muncul sebagai fakta sidang.
“Dalam persidangan, pengambilan uang itu diduga tidak disertai berita acara penyitaan. Bahkan kita juga mempersoalkan dugaan pembagian uang kepada sejumlah pihak, masing-masing sebesar Rp5 juta ke Keluarga korban yang disinyalir kerap mengintervensi korban, termasuk untuk keperluan selama Iskandar menjalani penahanan di Polres Kaur,” terangnya.
“Persoalan uang itu, telah diakui dalam persidangan. Meski demikian, kita kebenaran mengenai proses pengambilan, status hukum, serta aliran uang tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan keterangan pihak-pihak terkait,” tambahnya.
Dugaan Intimidasi dan Permintaan Perlindungan Anak
Gugus juga mengungkapkan, dalam perjalanan kasus itu, adanya dugaan intimidasi, tekanan, hingga pemukulan terhadap sejumlah orang yang disebut dalam perkara tersebut.
Terdakwa atau tervonis Iskandar, Waryo, Nurlatif, dan Parman disebut menyampaikan di persidangan bahwa mereka mengalami tekanan agar mengakui perbuatan yang dituduhkan.
Bahkan, menurut Gugus yang mengikuti persidangan, hakim pernah memanggil dua oknum anggota Polres Kaur, yakni bernama Oktadin dan Jumidi, untuk memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Namun, keduanya tidak hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara patut.
Selain itu, Gugus menyampaikan, adanya dugaan tekanan terhadap anak yang menjadi korban dalam perkara ini. Ia menyebut anak tersebut diduga mengalami paksaan, ancaman, dan intimidasi agar memberikan keterangan tertentu.
Ia juga menyampaikan, bahwa keluarga korban saat ini berupaya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi anak tersebut serta mengungkapkan keterangan yang sebenarnya.
“Dengan laporan kita ke Polda Bengkulu, berharap ada keadilan dan hak hukum atas keluarga terdakwa maupun terdakwa yang kita dugaan menjadi korban rekayasa kasus,” harapnya.
Minta Kapolda Bengkulu Lakukan Pemeriksaan
Atas berbagai persoalan yang disampaikan, Gugus Nawawi mengajukan tiga permohonan kepada Kapolda Bengkulu.
Pertama, meminta Kapolda melalui Bidpropam Polda Bengkulu menindaklanjuti dan mengusut seluruh dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara secara transparan dan permasalahannya sudah dilaporkan secara resmi.
Ia menegaskan, apabila nantinya terbukti terdapat rekayasa atau pelanggaran dalam proses penegakan hukum, pihaknya meminta agar oknum yang terlibat ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, meminta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban agar terhindar dari dugaan intimidasi, ancaman, maupun bujuk rayu dari pihak mana pun.
Ia juga meminta agar anak tersebut dapat menjalani pemeriksaan di Polda Bengkulu apabila diperlukan, disertai pendampingan dan perlindungan psikologis guna memastikan kondisi serta masa depan anak tetap terjaga.
Ketiga, Gugus berharap institusi Polri dapat mengedepankan integritas, profesionalitas, dan keadilan dalam menangani perkara tersebut.
Menurutnya, langkah yang ditempuh mungkin dinilai terlambat, tetapi ia berharap upaya tersebut dapat menjadi bagian dari pencarian kebenaran sekaligus mendorong perbaikan penegakan hukum.
Terkait berbagai dugaan yang disampaikan dalam dokumen tersebut membutuhkan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Terutama menyangkut proses penyidikan, dugaan penyitaan uang, dugaan intimidasi, hasil pemeriksaan medis, serta tindak lanjut putusan praperadilan telah dilaporkan ke Polda Bengkulu.
Terkait keterangan resmi dari Polda Bengkulu, pihak Humas Polda Bengkulu membenarkan adanya laporan itu dan tengah ditangani oleh Bidpropam Polda Bengkulu.
Mewakili keempat keluarga, Gugus berharap Kapolda Bengkulu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar seluruh dugaan dapat diperiksa secara objektif dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat proses penegakan hukum yang tidak sesuai ketentuan.
“Bagi kita, tujuan utama dari permohonan laporan tersebut bukan sekadar mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan memastikan bahwa hukum berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.[red]





