RAKYAT DAERAH– Penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, kembali menuai sorotan. Kali ini, pihak keluarga korban melayangkan pengaduan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bengkulu terkait dugaan kejanggalan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kaur.
Selain mempersoalkan proses penyidikan, pihak keluarga juga meminta perlindungan bagi korban yang disebut masih mengalami tekanan psikologis. Mereka mengaku khawatir terhadap kondisi korban dan berharap mendapatkan akses untuk bertemu serta memberikan pendampingan secara langsung.
Kakak korban, Lena Dwi Lestari mengatakan, pihaknya keberatan terhadap proses penanganan dua laporan polisi yang masuk ke Polres Kaur pada Januari 2026 terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Muara Sahung.
Menurut Lena, pihak keluarga menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara tersebut. Bahkan, mereka menilai terdapat keterangan yang diduga diberikan dalam kondisi tertekan.
“Selain korban saat ini mengalir tekanan psikologis, kita mendengar ada dugaan perbuatan intimidasi atau seperti ancaman terhadap korban dalam pekara itu,” ceritanya dalam laporan yang disampaikan ke Propam Polda Bengkulu, Kamis (12/10).
Tak hanya itu, suami Lena Dwi Lestari bernama Supriatin mengungkapkan, pasca meninggalnya ibu dan menghadapi pekara asusila, sebagai wali sah korban, istrinya berniat membawa korban ke Bengkulu.
“Saat kami menjemput korban di sekolah, dan pihak sekolah mengizinkan, korban yang hendak kami bawa ke Bengkulu untuk mengobati pasca pekara asusila yang dilakukan ayah tirinya. Malah dihadang oleh personil Polres Kaur dengan persenjataan lengkap, senjata Laras panjang, seperti kami ini teroris. Alasan mereka mencegat menggunakan senjata lengkap itu, korban tidak bisa dibawa kemanapun karena sedang proses hukum, padahal kasus itu sudah P21, dan hak keluarga untuk menjaga pisikis korban dengan baik agar masa depannya tetap aman dan baik,” ungkapnya.
Atas dasar itu, pihak keluarga meminta Propam Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti pengaduan tersebut guna memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta agar adik kami mendapatkan perlindungan, baik secara fisik maupun psikologis serta mendapatkan penenang sosial pasca pekara yang dialami adik kami. Kami juga berharap tidak ada lagi tekanan ataupun ancaman terhadap korban,” demikian inti keberatan yang disampaikan pihak keluarga.
Keluarga Mengaku Tidak Diperbolehkan Bertemu Korban
Persoalan lain yang menjadi keberatan keluarga adalah sulitnya mereka mendapatkan akses untuk bertemu korban. Lena mengaku hingga saat ini pihak keluarga belum dapat bertemu secara langsung dan tidak mengetahui secara pasti kondisi maupun keberadaan korban.
Kondisi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, mengingat korban dinilai masih membutuhkan dukungan dan pendampingan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga sendiri.
Pihak keluarga berharap Polda Bengkulu segera menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan. Mereka juga meminta agar diberikan kesempatan untuk bertemu korban sehingga dapat mengetahui kondisi terkini sekaligus memberikan dukungan moral dan psikologis.
Menurut keluarga, pendampingan dari orang terdekat sangat diperlukan agar korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.
Mereka juga berharap adanya pengawasan terhadap proses penanganan perkara, sehingga hak-hak korban sebagai anak yang diduga menjadi korban kekerasan seksual tetap terlindungi.
Perkara Telah Menyeret Lima Terdakwa
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan, perkara dugaan kekerasan seksual tersebut telah menyeret lima orang sebagai terdakwa.
Dari jumlah tersebut, empat terdakwa disebut telah mendapatkan putusan pengadilan, sedangkan satu terdakwa lainnya masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bintuhan, Kabupaten Kaur.
Pihak keluarga berharap pengaduan yang telah disampaikan kepada Propam Polda Bengkulu dapat ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Mereka meminta setiap dugaan pelanggaran dalam proses penanganan perkara diperiksa secara objektif demi menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Polres Kaur maupun Polda Bengkulu terkait pengaduan dan tudingan yang disampaikan pihak keluarga tersebut.
Jurnalis yang mencoba mengkonfirmasi terkait laporan itu, pihak Humas Polda Bengkulu tidak menampik adanya laporan itu. Namun, pihaknya belum bisa memberikan keterangan.
Unit PPA Satreskrim Polres Kaur di Praperadilkan
Disamping itu, perlu diketahui, Peristiwa dugaan janggal dalam proses hukum pada pekara itu, mulai disinyalir terlihat pasca Pengadilan Negeri (PN) Bintuhan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Yunus Anak Dari (Alm) Ishak terkait keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan oleh penyidik Kepolisian pada tanggal 9, bulan Maret 2026 lalu.
Putusan tersebut dijatuhkan oleh Hakim Bismo Jiwo Agung sebagai Hakim Tunggal, dalam perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Bhn. Permohonan praperadilan diajukan Yunus selaku Pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu c.q. Kepala Kepolisian Resor Kaur beserta jajaran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kaur sebagai Termohon.[red]
